Berita - Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, akhirnya angkat bicara terkait kericuhan yang melibatkan pedagang Teras Malioboro 2 pada Sabtu (13/7/2024) malam. Sultan menyatakan bahwa pemerintah sudah mencapai kesepakatan dengan pedagang bahwa lokasi yang mereka huni saat ini bersifat sementara, hanya untuk dua tahun.
"Kami kan sudah bicara dan sudah bicara bahwa di situ hanya dua tahun," kata Sultan pada Senin (15/7/2024). Sultan juga menyebutkan bahwa kesepakatan hanya antara pemerintah dengan individual pedagang, tanpa melibatkan lembaga koperasi Tri Dharma yang mewadahi pedagang Teras Malioboro 2.
Ketua Paguyuban Tri Dharma, Arif Usman, menanggapi pernyataan Sultan dengan menyatakan bahwa sejak awal relokasi, pemerintah sudah melibatkan lembaga koperasi. Usman menyatakan bahwa pelibatan individu hanya sebatas urusan administrasi, tetapi kesepakatan tetap melalui lembaga.
Insiden kericuhan dipicu oleh keinginan pedagang untuk dilibatkan dalam proses relokasi ke tempat permanen. Pedagang Teras Malioboro 2 menggelar aksi protes dengan menjajakan dagangan di kawasan pedestrian sebagai bentuk penolakan terhadap rencana relokasi jilid II. Penutupan pintu Teras Malioboro 2 oleh UPT Malioboro pada Sabtu (13/7/2024) semakin memperkeruh situasi.
Penjabat Wali Kota Jogja, Sugeng Purwanto, menyebut penataan pedagang TM 2 ini dilakukan untuk memberikan aspek legalitas dan mendatangkan lebih banyak pengunjung. Sugeng menegaskan bahwa pemerintah berupaya untuk menjadikan kawasan Malioboro lebih tertata dan nyaman bagi wisatawan, sekaligus mempertahankan filosofis sumbu yang telah disahkan oleh Unesco.
Sekda DIY, Beny Suharsono, menambahkan bahwa manajemen Teras Malioboro 2 menjadi kewenangan Pemkot Jogja. Beny menekankan pentingnya dialog antara pemerintah dan pedagang untuk mencapai solusi yang kondusif.
Pedagang Teras Malioboro 2 mengaku mengalami penurunan omzet yang drastis sejak pindah ke TM 2. Salah satu pedagang, Wiji, menyatakan bahwa pendapatannya menurun drastis hingga kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pedagang berharap pemerintah dapat melibatkan mereka dalam proses relokasi agar tercipta solusi yang partisipatif dan mensejahterakan.
Plh. Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY, Wisnu Hermawan, menjelaskan bahwa proses pembangunan gedung baru tempat relokasi sudah dimulai dan diperkirakan selesai akhir tahun ini. Gedung baru akan terdiri dari tiga lantai dengan konsep bangunan yang sesuai karakteristik wilayahnya.
Pedagang Teras Malioboro 2 berharap pemerintah memperhatikan nasib mereka dan melibatkan mereka dalam proses relokasi berikutnya untuk menciptakan solusi yang lebih baik dan mensejahterakan.